Kemenag Jember Dukung Peluncuran EPIKS, Perkuat Ekonomi Umat Berbasis Syariah
Jember (Humas) --- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), sebuah inisiatif kolaboratif yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember bersama Pemerintah Kabupaten Jember, Bank Indonesia Jember, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember, Kemenag Jember, serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Syariah. Program strategis ini diluncurkan di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu (1/2/2026), yang bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama ke-100 tahun.
Kegiatan tersebut diikuti secara daring oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., serta dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Rais Syuriyah PBNU Prof. M. Nuh, Bupati Jember H. Muhammad Fawait, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Ketua PCNU Jember KH. Saiful Bahri, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jember.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Dr. Santoso, S.Ag., M.Pd., hadir bersama jajaran Kepala Seksi dan para penyelenggara sebagai bentuk komitmen dalam mengawal program yang berorientasi pada penguatan ekonomi umat. Turut hadir pula Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Dr. Syaikhul Hadi, S.Ag., M.Fil.I.
EPIKS dirancang sebagai ekosistem inklusi keuangan syariah yang menyinergikan peran regulator, pemerintah daerah, pesantren, serta pelaku usaha berbasis komunitas. Melalui kolaborasi lintas sektor, program ini diharapkan mampu memperluas akses layanan keuangan syariah sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Menteri Agama RI menegaskan bahwa santri memiliki posisi strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Nilai-nilai kepemimpinan dan manajerial yang dicontohkan Rasulullah SAW, menurutnya, perlu diterjemahkan dalam praktik kekinian melalui tata kelola yang profesional dan berlandaskan prinsip-prinsip keislaman. Dengan karakter yang kuat, tangguh, dan amanah, santri diyakini mampu mengambil peran aktif dalam pengelolaan ekonomi, baik pada skala mikro maupun makro.
Senada dengan hal tersebut, Rais Syuriyah PBNU Prof. M. Nuh menyoroti pentingnya instrumen ekonomi Islam dalam pemberdayaan umat. Ia menjelaskan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, sedangkan wakaf merupakan instrumen jangka panjang yang harus dikelola secara produktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkesinambungan.
Bupati Jember H. Muhammad Fawait turut mengapresiasi sinergi lintas sektor yang terbangun dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi umat, khususnya melalui pemberdayaan pesantren. Dengan ribuan pesantren yang tersebar di Kabupaten Jember, potensi tersebut dinilai tidak hanya sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi berbasis nilai-nilai syariah dan kearifan lokal. Peluncuran EPIKS yang bertepatan dengan Harlah NU ke-100 diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Kabupaten Jember.
Rangkaian kegiatan peluncuran EPIKS dan peringatan Harlah NU ke-100 meliputi pembukaan Pasar Keuangan Syariah dengan 42 stan dari sektor keuangan, LJK Syariah, serta UMKM binaan NU dan Pemerintah Kabupaten Jember; pengajian akbar yang diikuti sekitar 15.000 santri dari berbagai pesantren; penyerahan simbolis implementasi kartu santri dan sistem pengelolaan kas; penyaluran pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM; program wakaf uang untuk penguatan pendidikan pesantren dan madrasah; serta workshop kemandirian ekonomi yang diikuti 300 pengurus pesantren di Kabupaten Jember. Melalui rangkaian ini, EPIKS diarahkan untuk membangun keterhubungan berkelanjutan antara pesantren, UMKM, dan layanan keuangan syariah dalam satu ekosistem terintegrasi.
Kementerian Agama Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program yang memperkuat peran lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren, dalam pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkeadilan. Dukungan ini sejalan dengan visi Kementerian Agama dalam mewujudkan masyarakat yang religius, moderat, cerdas, dan tangguh, sekaligus memperkokoh kontribusi nyata Kemenag dalam mendorong kesejahteraan umat melalui penguatan ekonomi berbasis syariah.
