Kemenag Jember Gelar FGD Penguatan Early Warning System Berdimensi Keagamaan untuk Cegah Konflik Sosial
Jember (Humas) --- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember melalui Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Penguatan Early Warning System (EWS) Berdimensi Keagamaan dalam Mencegah Potensi Konflik Sosial di Masyarakat". Kegiatan ini digelar di Aula PLHUT Kemenag Jember, Kamis (10/7/2025), dan diikuti oleh berbagai elemen strategis dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan jajaran KUA.
FGD dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kemenag Jember, Dr. Santoso, S.Ag., M.Pd., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa.
“Perbedaan keyakinan adalah keniscayaan, namun jangan sampai menjadi celah yang memicu konflik. Kita perlu mengedepankan komunikasi, edukasi, dan kolaborasi lintas tokoh agama untuk membentengi masyarakat dari potensi disintegrasi sosial,” ujar Santoso.
Hadir dalam FGD ini antara lain Kepala Seksi Bimas Islam, Dr. Ahmad Tholabi, M.HI., Ketua MUI Kabupaten Jember, Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag., Ketua PCNU Jember, Ketua PD Muhammadiyah Jember, Ketua APRI Jember, 9 Kepala KUA Kecamatan, Ketua IPARI Jember bersama 9 Penyuluh Agama Islam, Ketua FKDT Jember, Ketua FKPP, serta perwakilan awak media dari MNC TV dan pranata humas Kemenag Jember.
Dalam forum tersebut, berbagai isu aktual di masyarakat diangkat dan dibahas secara mendalam. Ketua MUI Jember, KH. Abdul Haris, menyoroti maraknya fenomena "sound horeg" (sound system berdaya tinggi) yang dianggap berpotensi memicu konflik sosial serta berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
“Perlu pendekatan berbasis edukasi dan ilmu pengetahuan untuk mengubah budaya ini. Jangan sampai suara keras menjadi sumber kegaduhan yang mengganggu ketenangan warga,” tegasnya.
Sementara itu, Ahmad Tholabi menekankan pentingnya pengawasan terhadap keberadaan yayasan-yayasan Islam yang disalahgunakan untuk praktik-praktik menyimpang seperti pencucian uang. Ia mendorong penyuluh agama islam agar memainkan peran aktif dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini di wilayah binaannya.
Isu lainnya disampaikan oleh Kepala KUA Patrang, Kusno, yang mengangkat persoalan pendirian rumah ibadah. Ia menilai perlu adanya regulasi yang lebih implementatif serta peningkatan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencegah konflik.
Sedangkan Kepala KUA Balung, Syarif Hidayat, menyoroti masalah pemilihan takmir masjid yang kadang terlibat tarik-menarik kepentingan politik lokal. Ia mendorong adanya proses musyawarah yang transparan dan partisipatif agar takmir masjid menjadi pemersatu umat.
Sebagai penutup, acara FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret dalam rangka memperkuat sistem deteksi dini (early warning system) berbasis keagamaan. Seluruh peserta juga menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga keharmonisan dan mencegah potensi konflik sosial keagamaan di Kabupaten Jember.
