OBS Bedah PTSP: Kak San Minta ASN "Bayangkan Diri Sebagai Tamu di Kantor Sendiri"
Jember (Humas) --- Obrolan Bareng Kak San (OBS) kembali digelar Rabu, 16 Juli 2025 dengan mengangkat satu tema yang menyentuh hampir seluruh ASN Kantor Kemenag Jember: kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Digelar di Ruang Bersinar pada Kamis siang, obrolan ini menghadirkan staf front office hingga seluruh kepala seksi yang layanannya bersinggungan langsung dengan masyarakat di loket PTSP.
Kepala Kantor Dr. Santoso, S.Ag., M.Pd. membuka diskusi dengan menceritakan hasil observasinya di ruang PTSP beberapa minggu terakhir. Dengan gaya ringan, ia memaparkan beberapa temuan yang mengundang tawa sekaligus rasa tidak enak: kursi tunggu yang goyang, pendingin ruangan yang tidak merata, papan informasi alur layanan yang masih versi lama, hingga senyum petugas yang — dalam kalimat Kak San — "kadang lebih mahal dari biaya pengurusan rekomendasi umrah."
Kak San kemudian melemparkan pertanyaan reflektif kepada peserta: "Coba bayangkan, kalau ibu kita yang datang ke PTSP kita sebagai masyarakat biasa, apakah beliau akan pulang dengan tenang?" Pertanyaan itu memantik diskusi panjang. Beberapa ASN secara terbuka mengakui bahwa standar pelayanan mereka belum konsisten, terutama saat jam-jam sibuk. Ada pula yang menyampaikan kebutuhan akan pelatihan komunikasi pelayanan dan sistem antrian digital.
Tidak hanya soal kenyamanan, Kak San juga menggarisbawahi aspek krusial dalam pembangunan ZI di area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: kepastian biaya dan waktu. Ia meminta seluruh kepala seksi memastikan tarif resmi (atau status nol rupiah untuk layanan yang gratis) terpampang jelas di setiap titik layanan. "PTSP kita harus jadi tempat di mana masyarakat tahu persis: berapa bayarnya, berapa harinya, siapa petugasnya. Tidak ada ruang untuk tanya-tanya di belakang meja, tidak ada celah untuk amplop di balik map," tegasnya. Sebagai tindak lanjut, OBS hari itu menyepakati pembentukan tim kecil untuk mengevaluasi maklumat pelayanan dan memperbarui kanal pengaduan internal sebelum kuartal berikutnya.
