Bedah Eviden, Perkuat Integritas! Kemenag Jember Dampingi PMPZI MAN 3 Jember
Jember (Humas) --- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember terus memperkuat pendampingan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan satuan kerja madrasah. Kali ini, Tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kemenag Jember melaksanakan pendampingan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jember, Jumat (13/11/2026), dengan fokus pada pemenuhan dan penyempurnaan dokumen eviden Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPZI Tahun 2026.
Kegiatan tersebut secara khusus diarahkan untuk menelaah kelengkapan, kesesuaian, dan kualitas dokumen pendukung yang sebelumnya telah disusun serta dihimpun oleh Tim PMPZI MAN 3 Jember. Pendampingan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap eviden mampu menggambarkan pelaksanaan program, capaian kinerja, serta implementasi pembangunan Zona Integritas secara nyata di lingkungan madrasah.
Pendampingan melibatkan Tim PMPZI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, termasuk Delityan Dananjaya, A.Md., selaku Wakil Sekretaris Zona Integritas Kemenag Jember, bersama para pendamping yang bertugas sesuai dengan enam area perubahan.
Pada Area I Manajemen Perubahan, pendampingan dilakukan oleh Holid Hikmatullah, S.Pd.I.; Area II Penataan Tatalaksana oleh Panji Abdul Fatah, S.I.P.; serta Area III Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur oleh Rudi Winarto, S.E., M.M., bersama Mohammad Hanafiyah, S.Kom.
Sementara itu, Area IV Penguatan Akuntabilitas didampingi Efrizal Farizkha, S.E.; Area V Penguatan Pengawasan oleh Hilda Maulida, S.H.; serta Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik oleh Afifa Nur Aini, A.Md.Kom., bersama Taufikur Rakhman, S.A.P.
Melalui pembagian tugas tersebut, proses pendampingan difokuskan pada pemeriksaan eviden berdasarkan indikator penilaian di masing-masing area perubahan. Dokumen yang telah disiapkan Tim PMPZI MAN 3 Jember ditelaah untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan LKE, baik dari aspek substansi, kelengkapan administrasi, maupun keterkaitan antara program kerja dan bukti pelaksanaannya.
Perhatian khusus juga diberikan pada kesinambungan dokumen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, hingga tindak lanjut hasil evaluasi. Dengan demikian, setiap eviden yang disajikan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menunjukkan proses perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
Berdasarkan dokumen LKE PMPZI Tahun 2026 yang disusun Tim MAN 3 Jember, berbagai dokumen pendukung telah dihimpun, antara lain pembentukan tim kerja, program pembangunan Zona Integritas, penerapan standar operasional prosedur, pengelolaan kinerja pegawai, pengendalian gratifikasi, serta pengembangan inovasi pelayanan publik.
Pendampingan ini sekaligus menjadi ruang koordinasi dan evaluasi untuk mengidentifikasi dokumen yang masih memerlukan penyempurnaan, sehingga Tim PMPZI MAN 3 Jember dapat melakukan tindak lanjut secara terarah sesuai kebutuhan setiap area perubahan.
Lebih dari sekadar pemenuhan eviden penilaian, kegiatan ini menegaskan pentingnya pembangunan Zona Integritas sebagai proses perubahan budaya kerja yang berorientasi pada integritas, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada akhir kegiatan, Kepala MAN 3 Jember, Imam Syahroni, S.Pd., M.Si., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim PMPZI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember atas pendampingan yang telah diberikan. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pemahaman dan gambaran yang lebih jelas mengenai standar ideal pemenuhan eviden LKE PMPZI, baik dari sisi kelengkapan dokumen maupun kesesuaiannya dengan indikator penilaian.
Ia menilai pendampingan tersebut sangat bermanfaat bagi Tim PMPZI MAN 3 Jember sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap dokumen yang telah disusun, sehingga proses pemenuhan eviden selanjutnya dapat dilakukan secara lebih terarah, tepat, dan sesuai dengan ketentuan.
Melalui kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan, Kemenag Jember berharap MAN 3 Jember semakin siap menghadapi tahapan evaluasi PMPZI Tahun 2026. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh warga madrasah dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih, profesional, dan melayani menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
